Ketua Tim Nasional Percepatan Smelter, Kementerian ESDM, Said Didu - (Foto: istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Ketua Tim Nasional Percepatan Smelter, Kementerian ESDM, Said Didu memberi rekomendasi mempercepat amandemen kontrak baru dengan PT Freeport Indonesia.
Dengan demikian, status izin perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Said memaparkan, berdasarkan perjanjian Kontrak Karya (KK) dengan pemerintah, masa operasi tambang Freeport berakhir di 2021. Dalam isi kontrak juga tertulis mengenai hak memperoleh perpanjangan operasi 2 x 10 tahun.
"Tapi apakah harus menunggu 2021 bahas perpanjangan? Atau dimajukan perubahan KK menjadi IUPK," kata Said di Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Said menambahkan, jika amandemen kontrak baru terlaksana tahun ini, masa operasi Freeport bertambah selama 20 tahun sesuai aturan mekanisme izin dalam IUPK.
Namun, Said memperhatikan investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan asal AS itu. "Kan kalau IUPK 20 tahun berlaku, dimulai 2015. Itu kira-kira akan dilaporkan. Tapi kalau dihitung 2015 berarti berhenti 2035, tapi dia kan mau behenti di 2041, berarti tinggal enam tahun siapa yang mau masuk?" tutur Said.
Pertimbangan lainnya, kata dia, evaluasi perpanjangan hanya berlaku dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Itu artinya, opsi perpanjangan operasi baru bisa dilakukan di 2019.
Tapi ia yakin, amandemen kontrak baru yang berpotensi bisa dijalankan tidak akan melanggar undang-undang (UU). Sebab, ini merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk menjamin investasi jangka panjang Freeport. [jin]
Anda sedang membaca artikel tentang
KESDM Percepat Amandemen Kontrak Baru Freeport
Dengan url
http://seoranger.blogspot.com/2015/04/kesdm-percepat-amandemen-kontrak-baru.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
KESDM Percepat Amandemen Kontrak Baru Freeport
namun jangan lupa untuk meletakkan link
KESDM Percepat Amandemen Kontrak Baru Freeport
sebagai sumbernya
Posting Komentar